RI-SATU.id, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) RI Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan sejumlah program yang akan dilakukan untuk percepatan peningkatan kualitas pendidikan, khususnya pada 2027. Hal ini ia sampaikan dalam pidato tanggapan pemerintah terhadap pemandangan umum fraksi atas RUU tentang APBN 2027 beserta nota keuangannya pada Kamis 27/8.
"Percepatan peningkatan kualitas pendidikan antara lain dengan pembangunan Sekolah Rakyat, Sekolah Unggul Garuda, dan Sekolah Nasional Terintegrasi, percepatan revitalisasi sekolah dan madrasah, serta peningkatan kualitas pembelajaran melalui Makan Bergizi Gratis," jelas Purbaya dalam acara rapat paripurna DPR RI ke-3 masa persidangan I tahun sidang 2026-2027 itu.
Dalam acara tersebut Purbaya juga mengatakan, untuk mendukung agenda pembangunan di tengah gejolak ekonomi global, maka postur RAPBN 2027 dirancang berupa, belanja negara dialokasikan sebesar Rp 4097,2 triliun dan pendapatan negara ditargetkan mencapai Rp 3426,0 triliun.
"Belanja negara dialokasikan sebesar Rp 4.097,2 triliun. Pendapatan negara ditergetkan mencapai Rp 3.426,0 triliun," kata Purbaya.
Anggaran Pendidikan 2027
Sebelumnya, Menkeu juga memaparkan RAPBN bidang pendidikan 2027 yang mencapai Rp 820,9 triliun.
"Sesuai dengan Undang-Undang 1945, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional," kata Purbaya dalam konferensi pers APBN dan nota keuangan tahun anggaran 2027, Jumat lalu (14/8/2026).
Anggaran sebesar Rp 820,9 triliun tersebut akan dialokasikan menjadi:
- Program Indonesia Pintar (PIP) kepada 22,1 juta siswa
- Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah kepada 1,1 juta mahasiswa
- Tunjangan Profesi Guru (TPG) non PNS untuk 1,3 juta guru non-PNS
- Makan Bergizi Gratis (MBG) 60,6 juta penerima
- Pembangunan 7 Sekolah Unggul Garuda
- Renovasi sekolah dan madrasah dengan target 12.215 satuan pendidikan
- Pembangunan 100 Sekolah Rakyat dan operasional 166 Sekolah Rakyat
- Bantuan Operasional Sekolah untuk 54,2 juta siswa
- Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD untuk 6,3 juta peserta didik
- Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah untuk 1,7 juta guru di daerah
- Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah untuk 20,7 ribu guru di daerah
- Bantuan Operasional Penyelenggaraan untuk 148 museum dan taman budaya
- Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP)
Sementara, program kebijakan pendidikan pada 2027 di antaranya:
- Peningkatan akses dan kualitas pendidikan yang merata bagi seluruh masyarakat melalui PIP dan KIP Kuliah
- Pembangunan sekolah unggulan terintegrasi tingkat SMA dan Sekolah Rakyat
- Percepatan revitalisasi sekolah dan madrasah serta penyediaan prasarana dan sarana pendukung
- Peningkatan kualitas pembelajaran melalui MBG
- Pemenuhan hak pendidikan dasar secara bertahap, selektif, dan afirmatif.
(Red)